Ketua DPR Marzuki Alie meminta pengusutan dugaan kasus mafia pajak tidak berhenti hanya kepada mantan Pegawai Direktorat jenderal Pajak yang diduga melakukan korupsi karena memiliki uang miliaran rupiah di rekeningnya. Ia juga meminta dilakukan pengusutan terhadap perusahaan-perusahaan yang diuga berhubungan dengan para pegawai itu.

            “Jika berhenti pada petugas pajak, berarti pengusutan mafia pajak saat ini hanya dilakukan setengah hati atau semata hanya untuk pencitraan,” kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam sambutan pada acara pengucapan sumpah Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu, Rabu (14/4).

            Menurutnya, masyarakat saat ini menaruh harapan dan kepercayaan kepada instansi penegak hukum seperti Polri, KPK dan Kejaksaan dapat bekerja maksimal memberantas mafia pajak. “Termasuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang telah dibentuk oleh Presiden,” ujar Marzuki.

            Sementara itu bagi lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP dan unit-unit pengawas internal seperti Inspektorat Jenderal diminta meningkatkan peranan dalam melaksanakan tugas agar penyelewengan dapat dihindari.

            Lebih jauh, menurut Ketua DPR, terbongkarnya kasus perpajakan dan mafia hukum diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengungkap tuntas segala penyelewengan yang telah terjadi.

            “Momentum ini harus dipakai untuk melakukan pembersihan terhadap mereka yang diduga melakukan tindak kejahatan, juga momentum untuk menangani masalah perpajakan dengan proses dan sistemnya yang perlu ditata kembali,” kata Marzuki Alie.

            Dalam sambutannya saat melantik Itet Tridjajati Sumarijanto (F-PDI Perjuangan) yang menggantikan Erwin Tunggul Setiawan dari Dapil Lampung II dan Arif Minardi (F-PKS) yang menggantikan Suharna Surapranata dari Dapil Jawa Barat I, Ketua DPR Marzuki Alie menilai pajak merupakan urat nadi APBN. Menurutnya pajak menjadi andalan APBN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

            “Pimpinan Dewan mengharapkan agar Komisi DPR terkait dapat memantau, mengawasi, dan melakukan pembahasan secara intens mengenai permasalahan ini termasuk mengundang para petinggi Polri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung untuk bersama-sama membahas solusi yang perlu diputuskan agar kasus ini tidak terulang lagi,” katanya. (bs)